JAKARTA - Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief mendesak Presiden Joko Widodo agar mau merevisi UU Pemilu. Dia cemas Jokowi akan diberi julukan negatif jika bersikukuh tak mau UU Pemilu direvisi.
Diketahui, Demokrat tak mau pilpres, pileg DPR dan DPRD, DPD digelar bersamaan dengan pilkada serentak seluruh Indonesia di 2024 seperti diatur dalam UU Pemilu yang masih berlaku saat ini. Demokrat juga ingin presidential threshold diturunkan lewat revisi UU Pemilu.
"Saya khawatir jika tidak ada terobosan besar soal kebebasan dan normalisasi UU Pemilu, Pak Jokowi hanya akan dikenang rakyat sebagai Presiden yang gagal menyejahterakan rakyat dan menjadi bapak Stabilitas Politik Semu," kata Andi dalam akun Twitter resminya @Andiarief__ Selasa (16/2).
Andi mengatakan Jokowi belum memiliki warisan di bidang demokrasi dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.
Ia menilai kesempatan Jokowi meninggalkan warisan positif untuk kemakmuran rakyat sulit didapatkan. Pasalnya, Indonesia kini masih terdampak krisis kembar, yaitu di bidang ekonomi dan pandemi virus corona yang belum teratasi.
Menurut Andi, lebih baik Jokowi berupaya meninggalkan warisan positif dari segi kepemiluan. Salah satunya dengan revisi UU Pemilu.
"Paling mungkin Pak Jokowi meninggalkan legacy demokrasi dengan mengembalikan kebebasan berpendapat, menormalkan UU Pemilu," kata dia.
