Di Webinar HIPMIKIMDO, Ketua DPD RI Ungkap 5 Langkah Bantu Pengusaha UMKM Saat Pandemi

Zaki Prananda
23/07/2021, 18:06 WIB
Last Updated 2021-07-23T11:07:06Z
JEMBER
- Pandemi Covid-19 sangat dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pelaku UMKM perlu mendapatkan bantuan.

Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat menjadi pembicara kunci dalam webinar (web seminar) yang digelar Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO), di sela-sela reses di Jember, Jumat (23/7/2021). Webinar mengangkat tema 'Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Atas UMKM di Tengah Pandemi Covid-19'.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, Pandemi Covid-19 bukan saja berdampak pada sektor ketahanan kesehatan nasional. Pandemi juga berimbas terhadap ketahanan ekonomi nasional dan masyarakat.

"Indonesia, seperti juga negara lain, mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 kemarin, terkontraksi minus 2,07 persen. Hampir semua provinsi terkontraksi. Sektor investasi tahun 2020 juga belum mampu memulihkan ekonomi kita," ucap LaNyalla.

Menurutnya, penyelesaian investasi di Indonesia banyak yang mangkrak. Kondisi tersebut belum bisa mendorong pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan seperti sebelum pandemi.

"Sebagai mantan Ketua Umum Kadin Provinsi, saya merasakan betul bahwa menjadi pengusaha kecil dan menengah saat ini tidaklah mudah. Karena pengusaha kecil dan menengah hampir mayoritas mengandalkan transaksi langsung dalam sebuah market space atau pasar," ucap mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu.

Dikatakan LaNyalla, yang dialami pelaku UMKM saat ini sangat berbeda dengan krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Saat itu, krisis dialami oleh sektor moneter dan perbankan.

"Tetapi pasar tetap buka seperti biasa. Transaksi langsung tidak dibatasi. Pelaku UMKM masih bisa bertemu dengan pembeli. Itulah mengapa UMKM saat itu tetap survive. Tetapi yang terjadi hari ini sangat berbeda. Pandemi ini memaksa pembatasan aktivitas pertemuan langsung dalam sebuah pasar," jelasnya.

Apalagi kebijakan PPKM Darurat yang dilakukan untuk mengatasi lonjakan kasus Corona, memaksa pasar dan pertokoan tutup atau dibatasi. LaNyalla menilai, keadaan tersebut memukul langsung pengusaha kecil dan menengah.

"Itulah mengapa pendekatan yang harus dilakukan juga berbeda. Pemerintah dan semua stakeholder, terutama HIPMIKIMDO juga harus melakukan pendekatan yang berbeda, untuk membantu meringankan beban, atau membantu agar pelaku UMKM tetap bisa hidup," katanya.

Menurut LaNyalla, setidaknya ada lima langkah yang harus menjadi prioritas HIPMIKIMDO untuk membantu anggotanya. 

Pertama, dengan cepat mendorong transformasi perpindahan pasar, dari market space menuju marketplace. 

"Sehingga mau tidak mau, anggota HIPMIKIMDO harus masuk ke pasar online. Langkah kedua, perkuat networking dengan perbankan sebagai sumber pendanaan karena ciri UMKM sebenarnya cukup cepat untuk melakukan recovery dan set up dengan sentuhan pendanaan yang terjangkau," urai LaNyalla.

Langkah ketiga yang harus dilakukan untuk membantu pelaku UMKM adalah menjalin sinergi dengan perguruan tinggi untuk meminta bantuan pelatihan dan transfer pengetahuan tentang digitalisasi kepada para pengusaha kecil di masing-masing wilayah perguruan tinggi tersebut. 

Langkah keempat, dukungan administrasi untuk perizinan dan pendaftaran perusahaan di instansi terkait harus dibantu oleh HIPMIKIMDO. 

Dengan demikian, setiap anggota akan merasakan manfaat keberadaan HIPMIKIMDO. 

Kemudian langkah kelima yang disampaikan LaNyalla adalah akses seluas-luasnya program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diluncurkan Pemerintah. 

"Dan akses seluas-luasnya juga program-program terkait UMKM yang diluncurkan Kamar Dagang dan Industri di semua daerah di Indonesia," tuturnya.

LaNyalla pun menyoroti mengenai keringanan pajak yang diberikan pemerintah di beberapa sektor tertentu. Meski menilai salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) imbas pandemi itu baik dan bermanfaat, ia melihat masih adanya kendala implementasi di lapangan.

"Pertanyaannya adalah, apakah sudah bisa diakses oleh semua pelaku yang seharusnya mendapat manfaat? Karena permasalahan ini sering saya temukan. Karena saya sudah berkeliling ke 34 Provinsi di Indonesia. Saya bertemu hampir semua stakeholder di daerah. Termasuk kalangan dunia usaha," urainya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu mengaku masih kerap mendapat aspirasi dari masyarakat di daerah yang belum mendapatkan manfaat langsung dari program Pemulihan Ekonomi Nasional. LaNyalla berharap semua pihak berperan untuk membantu pemerintah agar PEN bisa tepat sasaran.

"Kita juga tidak boleh pesimistis dengan keadaan pandemi ini. Vaksinasi nasional yang terus dipacu oleh Presiden Jokowi perlu kita dukung. Sebagai jembatan menuju pemulihan ekonomi," tegasnya.

Ketua Umum HIPMIKIMDO, Laurensius Manurung, dan Ketua Dewan Pakar HIPMIKIMDO sekaligus Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainuddin, menyampaikan pengantar dalam webinar ini. Selain itu, webinar HIPMIKIMDO juga menghadirkan Dosen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Dr. Titi M Putranti dan Alumni Doktoral Fakultas Ekonomi & Bisnis UI, Dr Agus P.H.

Webinar juga diisi oleh dua orang penanggap. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Martin Manurung dan seorang pengusaha, Jonny Sinaga. (*)

TrendingMore